BANGKA BELITUNG, BERITA BAIK — Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel) tengah melakukan pendalaman mengenai pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang dihentikan sejak 1 September 2024.
Pendalaman ini dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi kebijakan terkait pembayaran BPJS Kesehatan bagi 63.642 warga yang iurannya sebelumnya dibayarkan oleh Pemprov Babel.
Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Sugito, mengonfirmasi bahwa TAPD sedang meneliti permasalahan ini secara mendalam.
“Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh TAPD terkait permasalahan pembayaran BPJS. Kita masih menunggu hasil dari evaluasi tersebut,” ungkap Sugito saat dikonfirmasi oleh media.
Penghentian pembayaran iuran BPJS Kesehatan ini disebabkan oleh pemangkasan anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung.
Namun, keputusan ini menuai kontroversi karena bertepatan dengan pembangunan gedung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan, dan Kalibrasi Alat Kesehatan oleh Pemprov Babel.
Pembangunan gedung tersebut menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 10 miliar.
