PANGKALPINANG, BERITA BAIK – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak pemerintah pusat segera turun tangan menyelamatkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terus merosot di tingkat petani.
Langkah ini diambil setelah banyaknya keluhan petani terkait anjloknya harga TBS yang dinilai terjadi secara tiba-tiba. Untuk itu, DPRD Babel langsung menyambangi Kementerian Perdagangan pada Senin (26/5/2026) guna mempertanyakan arah kebijakan nasional yang dinilai berdampak langsung ke daerah.
Kunjungan tersebut menyoroti kebijakan pemerintah terkait ekspor crude palm oil (CPO) satu pintu melalui DSI (Danantara Sumberdaya Indonesia) yang diumumkan pada 21 Mei 2026. Meski kebijakan itu baru akan efektif pada 1 Januari 2027, dampaknya disebut sudah terasa di lapangan.
Rombongan DPRD Babel yang dipimpin Ketua DPRD Didit Srigusjaya bersama sejumlah anggota lainnya diterima oleh Sekretaris Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa saat ini kebijakan masih dalam tahap sosialisasi kepada pelaku usaha.
