BANGKA BELITUNG, BERITA BAIK — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel untuk membahas anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang dikeluhkan petani di berbagai daerah, di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Selasa (2/6/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya itu menghasilkan sejumlah rekomendasi, mulai dari mendorong pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS sesuai kesepakatan harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah hingga menindaklanjuti dugaan permainan timbangan yang merugikan petani.
Didit mengatakan DPRD Babel mengacu pada hasil rapat di Kementerian Pertanian yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian pada 29 Mei 2026. Dalam rapat tersebut, perusahaan PKS diminta kembali membeli TBS petani sesuai kesepakatan yang telah dibahas bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan serta disampaikan oleh Gubernur Babel.
“DPRD meminta pabrik-pabrik PKS agar membeli sawit berdasarkan hasil kesepakatan rapat dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan pada 7 Mei 2026 yang juga telah disampaikan oleh gubernur,” kata Didit.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat agar ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian terkait tata niaga dan penetapan harga TBS dapat diterapkan secara maksimal di daerah.
Selain persoalan harga, DPRD juga menerima laporan terkait dugaan permainan timbangan di sejumlah pabrik yang dinilai merugikan petani sawit.
“Ada aspirasi bahwa terjadi permainan timbang. Alhamdulillah hal itu akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Didit menjelaskan, persoalan tersebut akan menjadi perhatian Satgas Pangan dan aparat penegak hukum yang turut hadir dalam rapat. Satgas Pangan Polda Babel akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga maupun dugaan pelanggaran di lapangan.
“Satgas Pangan akan memantau perkembangan harga. Jika ada yang melanggar aturan, tentu menjadi kewenangan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, para kepala desa dan perwakilan petani juga mengeluhkan tingginya biaya produksi perkebunan, terutama harga pupuk yang terus meningkat di tengah turunnya harga sawit.
