BANGKA BELITUNG, BERITA BAIK – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi PDI Perjuangan, Elvi Diana, menilai wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepemiluan Nasional sebagai langkah mundur demokrasi yang berpotensi mencabut hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, di Pangkalpinang.
Elvi menegaskan, konsolidasi RUU Pemilu dan RUU Pilkada tidak boleh dijadikan dalih untuk memangkas kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan sejak reformasi. Menurutnya, demokrasi Indonesia justru akan mengalami kemunduran serius jika hak pilih langsung warga negara dihapus.
“Jika hak pilih rakyat dicabut, maka negara ini sedang melangkah mundur ke arah demokrasi semu yang dikendalikan elit,” tegasnya. Rabu (23/1/2026).
Ia menyebut alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik sebagai narasi yang menyesatkan. Menurut Elvi, pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru memperbesar peluang terjadinya politik transaksional dan pengambilan keputusan tertutup yang minim kontrol publik.
“Pilkada tidak langsung menciptakan ruang transaksi kekuasaan yang jauh dari mata rakyat. Ini bukan solusi, melainkan ancaman bagi demokrasi,” ujarnya.
Elvi menilai, pemilihan langsung memaksa calon kepala daerah untuk berhadapan langsung dengan rakyat, menyerap aspirasi, dan mempertanggungjawabkan janji politiknya. Jika mekanisme ini dihapus, maka hubungan pemimpin dengan rakyat akan terputus secara struktural.
