PANGKALPINANG, BERITA BAIK — Pemerintah Kota Pangkalpinang tengah menghadapi tantangan serius berupa defisit anggaran sebesar Rp8 miliar pada tahun 2025. Hal ini diungkap langsung oleh Pj Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, dalam agenda Coffee Morning bersama jajaran eselon II, Sekda, Camat, Lurah, dan pejabat OPD se-Kota Pangkalpinang, yang digelar Senin (22/4/2025).
Dalam keterangannya, Unu menegaskan bahwa pemerintah kota terus berupaya mengantisipasi dan mencari solusi terbaik, baik melalui pemaksimalan penerimaan daerah maupun pengurangan kegiatan yang dianggap tidak mendesak.
“Kami sudah mencoba mengoptimalkan seluruh sumber anggaran, tetapi setelah dihitung ulang, masih terjadi defisit sekitar Rp 8 miliar. Ini menjadi PR besar. Kami sedang berjuang mengajukan hibah ke pemerintah provinsi maupun pusat,” ujar Unu.
Unu juga menambahkan bahwa pihaknya berharap setidaknya dapat memperoleh dukungan dana sekitar Rp10 miliar agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal hingga akhir tahun. Namun, ia tidak menampik kemungkinan masih akan terjadi kekurangan, meskipun bantuan diterima.
Dalam pertemuan tersebut, Unu menginstruksikan seluruh kepala OPD, termasuk Bappeda dan BPKAD, untuk menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara kreatif dan inovatif. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan bantuan eksternal, tetapi juga harus mampu meningkatkan kinerja penerimaan dari dalam.
“Kami minta agar seluruh perangkat daerah tidak hanya menunggu, tapi juga berinovasi agar target penerimaan bisa tercapai. Dengan begitu, defisit dapat kita tutupi dari dalam,” katanya.
Unu juga memastikan bahwa pemerintah akan berupaya melindungi hak-hak pegawai, terutama belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan. Menurutnya, ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial agar tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara.
