BANGKA BELITUNG, BERITA BAIK — Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bangka Selatan mendatangi Kementerian Kehutanan RI, Rabu (13/8/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan menyerahkan langsung surat penolakan terhadap keberadaan perusahaan pengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Hutan Lestari Raya (HLR).
Penolakan ini datang dari lima kecamatan yang terdampak, mencakup Desa Batu Ketumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kecamatan Payung, Kecamatan Tukak Sadai, Desa Sebagin, Desa Bedengung, dan wilayah sekitarnya.
Warga menuntut pencabutan izin PT HLR yang menguasai lahan HTI seluas kurang lebih 31.000 hektare di Bangka Selatan.
“Alhamdulillah, hari ini saya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Kades, BPD, serta Apdesi Bangka Selatan telah menyerahkan surat penolakan izin HTI PT HLR. Kunjungan kami diterima dengan baik oleh pihak kementerian,” ujar Anggota Komisi III DPRD Babel, Yogi Maulana, saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Menurut Yogi, Kementerian Kehutanan akan mempelajari terlebih dahulu surat penolakan tersebut sebelum memberikan keputusan.
“Mereka akan menginformasikan lebih lanjut kepada kami mengenai batas waktu dan tindak lanjutnya,” jelasnya.
Yogi menegaskan, pemerintah pusat wajib mendengar aspirasi rakyat Bangka Selatan.
