BANGKA BELITUNG, BERITA BAIK — Pemerintah Pusat, bersama seluruh Kepala Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, menggelar rapat koordinasi secara virtual pada Kamis (31/10/2024).
Rapat ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah antisipatif menghadapi maraknya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) serta persiapan penetapan upah minimum tahun 2025.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya rapat ini, mengingat isu pemutusan hubungan kerja dan penetapan upah minimum sangat sensitif.
Tito menyatakan bahwa tahun ini, penetapan upah minimum berbeda dari tahun sebelumnya, yang berdekatan dengan pilkada serentak.
Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memiliki pemahaman yang sama dan bersikap bijaksana dalam menangani masalah ini.
“Dengan rapat ini, kita dapat mengantisipasi dan memastikan para kepala daerah memahami kebijakan pemerintah pusat terkait isu-isu sensitif ini. Hal ini akan membantu mereka untuk membuat kebijakan, terutama terkait upah minimum, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dengan demikian, risiko kebijakan ini dapat diminimalisir,” ungkap Tito.
Menteri Tenaga Kerja RI Yassierli juga menyoroti pentingnya rakor ini untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim kerja dan dunia usaha yang kondusif dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan serta pemberdayaan tenaga kerja yang optimal dan manusiawi.
